Detail Articles

Pemkab Menyalahi UU No 13. Tahun 2008

Pemkab Menyalahi UU No 13. Tahun 2008

@dakita Kediri - Respon terhadap Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, dalam pasal 35 menyebutkan biaya non Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Kediri belum memiliki Perda terkait hal tersebut. Anggota DPRD Kabupaten Kediri menyatakan pihaknya telah mendorong Pemkab untuk membuat perda sejak 2 tahun lalu, namun pihak pemkab belum juga meresponnya.

Sekretaris Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kabupaten Kediri Nur Wakhid mengatakan, pihak DPRD sudah mengusulkan pada pemkab sejak 2 tahun lalu. Namun, hingga saat ini Pemkab Kediri belum meresponnya. Akan tetapi menurut Nur Wakhid, usulan perda terkait hal tersebut sudah masuk di Program Legeslasi Daerah (Prolegda).

“Kita sudah mendorong sejak 2 tahun lalu, namun baru tahun ini masuk prolegda. Inipun atas inisiatif DPRD. Komisi A yang mengusulkannya, mudah-mudahan akan secapatnya bisa kita bahas dan selesaikan,”ujar Nurwahid, Selasa, (2/4)

Nur Wakhid berharap raperda ini sudah siap dibahas oleh DPRD Kabupaten Kediri tahun 2014 mendatang. Dengan belum adanya perda terkait biaya haji non BPIH ini, secara otomatis, Pemkab Kediri belum bisa menganggarkan biaya sebagaimana amanat undang-undang itu.

“Saya kira pemkab tidak berani menganggarkan karena belum memiliki pijakan hukum yang jelas.  Ya jika dianggap menyalahi, ya memang menyalahi karena hingga kini  belum memiliki perda terkait dengan itu. makanya kita akan segera bahas dan agendakan,” tambahnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Hingga kini pemerintah Kabupaten Kediri tidak pernah memberikan bantuan terhadap pemberangkatan calon jama’ah haji. Padahal, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008, pemerintah daerah wajib menanggung biaya pemberangkatan calon jama’ah haji dari daerah asal menuju embarkasi dan sebaliknya.

Menurut Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Kediri Wahab Hasbullah, selama ini Pemkab Kediri belum pernah memberikan bantuan pemberangkatan calon jama’ah haji diluar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) itu, sehingga beban para calon jama’ah haji di Kabupaten Kediri harus menanggung beban biaya tambahan untuk keberangkatannya dari daerah menuju embarkasi dan sebaliknya.

“Selama ini pemerintah Kabupaten Kediri belum pernah memberikan bantuan pada colan jama’ah haji. Sehingga biaya keberangkatan jama’ah haji dari kabupaten Kediri menuju embarkasi dan sebaliknya di tanggung oleh para jama’ah. Ini sudah erbeda dengan daerah lainnya, di Riau malaah para jama’ah calon haji mendapat subsidi sebesar 1 juta rupiah per-jama’ah.”ujarnya. Senin, (1/4).

Kasi Haji Kemenag Kabupaten Kediri Sholekan mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat pada pemerintah Kabupaten Kediri untuk meminta subsidi berkait dengan biaya haji non BPIH ini. Sholekan mengaku memang selama ini pihak pemerintah Kabupaten Kediri belum memberikan subsidi berkait dengan biaya tersebut.

Sholekan menjelaskan, pada pemberangkatan calon jama’ah haji 2012 lalu, Pemkab Kediri hanya memberikan bantuan honor bagi pata ketua regu sebesar 250 ribu  rupiah dan ketua rombongan sebesar 300 ribu rupiah. Bantuan honor tersebut menurut Sholekan jika di total besarnya hanya mencapai 22,1 juta rupiah.

Sedangkan Plt Kabag Humas Pemkab Kediri Edhi Purwanto mengatakan, selama ini pemkab Kediri telah memberikan hibah untuk persoalan itu. Namun untuk besaran hibah itu, Edhi mengaku belum mengetahui secara pasti karena hal tersebut dibawah kewenangan Bagian Kesra Kabupaten Kediri. (ys)

Keterangan Gambar : Logo Pemkab Kediri

kirim ke teman | versi cetak | Versi PDF

Berita "Politik/pemerintahan Kita" Lainnya